A. Daftar Informasi Publik (DIP)

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (UU No 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2).

Informasi selengkapnya mengenai Daftar Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Pertanian dapat diakses pada link berikut ini:

http://bbpp-kupang.ppid.pertanian.go.id/

Sedangkan, DIP BBPP Kupang Tahun 2015 - 2018, dapat didownload pada link di bawah ini:

2015 Download : BBPP Kupang 2015

2016 Download : BBPP Kupang 2016

2017 Download : DIP BBPP Kupang 2017

2018 Download : DIP BBPP Kupang 2018

2019 Download : DIP BBPP Kupang 2019.pdf

2020 Download : DIP BBPP Kupang 2020.pdf

2021 Download : DIP BBPP Kupang 2021.pdf

B. Informasi Prosedur Kerja Informasi selengkapnya mengenai Prosedur Kerja Kementerian Pertanian, 

dapat diakses pada link berikut ini: http://bbpp-kupang.ppid.pertanian.go.id/ 

C. PELAYANAN JASA BBPP KUPANG (Berdasarkan Dokumen Standar Pelayanan BBPP Kupang No.01/OT.080/I.4.4/05/2016) 

Dokumen Level I, Standar Pelayanan Publik, silahkan download link: Dokumen Level I SPP BBPP Kupang 2016

Dokumen Level II, Standar Pelayanan Publik, silahkan download link:  Dokumen Level II SPP BBPP Kupang 

1. Pelayanan Diklat/Penyelenggaraan Diklat

 a) Persyaratan 

1) Calon peserta diklat teknis aparatur dan non aparatur belum pernah mengikuti diklat yang sama; 

2) Calon peserta diklat fungsional harus memenuhi persyaratan yang diper-syaratkan sesuai dengan jenis dan jenjang diklat fungsional yang akan diikuti; dan 

3) Setiap calon peserta diklat teknis dan fungsional baik bagi aparatur maupun non aparatur harus mendapatkan rekomendasi dari badan/dinas/instansi yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota asal calon peserta.

 b) Prosedur 

1) Membuat surat penggilan peserta pelatihan sesuai informasi alokasi jumlah peserta, persyaratan dan waktu pelaksanaan pelatihan. 

2) Mengirimkan surat penggilan peserta pelatihan baik melalui email, faximili atau via pos; 

3) Menerima calon peserta pelatihan pada H-1 dengan menunjukan kelengkapan syarat administrasi; 

4) Memeriksa kelengkapan peserta pelatihan berupa surat penugasan peserta, SK. Jabatan peserta dan pakaian sesuai persyaratan. Untuk peserta yang telah memenuhi persyaratan berhak diterima di asrama dan untuk peserta yang tidak memenuhi persyaratan akan dipulangkan dengan biaya sendiri; 

5) Memberikan alat dan bahan keperluan pelatihan kepada peserta sesuai dengan anggaran yang tersedia; 

6) Melaksanakan proses pembelajaran pelatihan di ruang kelas yang telah disediakan sesuai dengan jadwal pelatihan dengan menggunakan modul, bahan ajar yang sudah disusun oleh narasumber dan pelatih/widyaiswara yang kompeten dibidangnya; 

7) Memberikan hak-hak peserta berupa uang saku, penggantian biaya perjalanan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan STTPP bagi peserta Aparatur Pertanian atau sertifikat bagi peserta Non Aparatur Pertanian. 

2. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana 

a) Persyaratan 

1) Setiap penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Balai mempunyai tujuan mendukung pengembangan SDM Pertanian; dan 

2) Setiap permohonan tertulis mengenai penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Balai dapat dipenuhi sepanjang tidak sedang digunakan atau dipakai untuk melaksanakan program dan kegiatan Balai. 

b) Prosedur 

1) Menyampaikan usulan/permohonan secara tertulis kepada Kepala Balai; 

2) Kepala Balai atau pejabat yang berwenang memutuskan apakah usulan/permohonan dapat diterima ataupun ditolak dengan berbagai pertimbangan; dan 3) Menyampaikan balasan terhadap usulan/permohonan secara tertulis mengenai diterima atau ditolaknya usulan/permohonan. 

3. Kerjasama Diklat

 a) Persyaratan 

1) Segala bentuk kerjasama pelatihan bertujuan mendukung pengembangan SDM Pertanian; dan 

2) Setiap permohonan kerjasama pelatihan yang disampaikan secara tertulis, dapat dipenuhi sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak sedang digunakan atau sedang bertugas melaksanakan program dan kegiatan Balai. 

b) Prosedur 

1) Menyampaikan usulan kerjasama dan calon mitra kerjasama kepada Kepala Balai; 

2) Kepala Balai atau pejabat yang berwenang memutuskan apakah usulan kerjasama dapat diterima, perlu perbaikan ataupun ditolak dengan berbagai pertimbangan; 3) Menyampaikan dan mengkoordinasikan keputusan kesediaan untuk melaksanakan kerjasama; 4) Penetapan Perjanjian Kerjasama; 5) Pengorganisasian; dan 6) Pelaksanaan. (Admin BBPP Kupang)