By: Ami Daiman
Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupundaerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi telah menghambat upayaini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayananpublik yang tidak akuntabel atau kebocoran anggaran. Pada dasarnya,Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) telah menginisiasi Upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif.
Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar sosialilasi hasil survei penilaian integritas tahun 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (29/05/2024) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dihadiri oleh seluruh jajaran lingkup Kementan secara luring di Kantor Pusat Kementerian Pertanain dan daring melalui aplikasi zoom. Hal ini sebagai bentuk komitmen Kementan membangun integritas dan mencegah korupsi.
survei penilaian integritas telah menjadi salah satu alat penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). "IPAK adalah pengukuran di tingkat individu, IPK ditingkatan negara. Sementara SPI ada di tingkat organisasi. Survei Penilaian Integritas mengambil celah yang belum tersentuh oleh IPAK atauIPK,".
Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menyelenggarakan sosialisasi internal tentang pemahaman antikorupsi. Mentan Amran dalam berbagai kesempatan menegaskan integritas menjadi langkah pertama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 kepada Kementan. Survei tersebut mendorong Kementan untuk melakukan perbaikan guna memberantas kasus korupsi.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya berkomitmen melakukan perbaikan salah satunya melalui kerjasama dan membangun komitmen dengan seluruh pegawai Kementan.
“Harapannya kita bisa tingkatkan (nilai) dan itu membutuhkan kerjasama serta kerja keras dari semua pegawai.” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Setyo mengarahkan kepada seluruh pegawai Kementan untuk melakukan manajemen media berupa “kampanye narasi” dan “kampanye opini” guna membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementan.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Nurwahida menyampaikan aspek penilaian SPI memiliki bobot terbesar dalam penilaian reformasi birokrasi. Nurwahida menekankan pentingnya mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan menerapkan core values BerAkhlak dalam bekerja.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si mengarahkan kepada seluruh ASN maupun Non-ASN untuk menghadiri sosialisasi tersebut yang bertempat di Aula Utama BBPP Kupang.
Kegiatan ini merupakan proses internalisasi yang mendorong pemahaman dan peningkatan integritas kepada ASN dan Non-ASN lingkup BBPP Kupang terhadap pelaksanaan dan penilaian SPI di lingkungan BBPP Kupang, dengan target nilai SPI dan reformasi birokrasi BBPP Kupang tahun 2023 mendapat nilai 80an di kategori hijau dan semoga semakin baik di tahun 2024. Dan tahun 2024 ini KPK Kembali melakukan Survay Penilaian Integritas yang di mulai pada bulan Juli nanti.