By: Rip Krishaditersanto
Ternak Babi memiliki posisi strategis dalam menunjang perekonomian di Nusa Tenggara Timur (NTT), hal ini terlihat bahwa konsumsi daging babi di NTT cukup tinggi, bahkan populasi ternak babi di NTT adalah yang paling besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam Lokakarya yang diselenggarakan oleh PRISMA dan Dinas Peternaka NTT bertajuk Berbagi Pengalaman Sektor Babi. Menjadi narasumber dalam lokarya tersebut berasal dari Kementerian Pertanaian yang diwakili Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si, selain itu narasumber juga berasal dari akademisi, praktisi, pengusaha pakan ternak.
Dalam berbagai kesempatan menteri pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kementerian pertanian siap mendukung peningkatan sumber daya manusia dalam berbagai sektor pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.
“Peningkatan SDM yang profesional bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan vokasi, maupun sertifikasi profesi.” ujar Amran.
Pada kesempatan lain Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nusamsyi menyatakan bahwa badan SDM melalui Unit Pelaksana Tugas (UPT) pelatihan yang ada di daerah siap mendukung pendidikan vokasi dengan memanfaatkan Pusat Inkubator Agribisnis yang ada di UPT sebagai sarana Belajar.
“Balai – balai pelatihan harus dapat mengembangkan Inkubator Agribisnis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar baik pelatihan, magang maupun penelitian” ujar Dedi
Senada dengan arahan tersebut Kepala BBPP Kupang Dr. Ir Yulia Asni Kurniawati, M.Si, dalam Lokakarya Berbagi Pengalaman di Sektor Babi yang diselenggarakan di Hotel Aston Kupang 14/06/2024 menyampaikan bahwa BBPP Kupang siap melatih para petugas inseminator ternak babi agar dapat memilik keterampilan sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK) inseminator ternak babi yang telah ditetapkan oleh kementerian pertanian..
“BBPP Kupang siap melatih tenaga inseminator agar memiliki keterampilan sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh kementerian pertanian, baik melaui APBN jika anggaran tersedia, maupun secara swadaya dengan pola PNBP” ungkap Yulia