By: Sukmawati
Rabu, (14/08/2024) Kementerian Pertanian (Kementan) melalui BBPP Kupang melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka evaluasi perkembangan dan pemantapan pelaksanaan Perluasan Areal Tanam (PAT) di Provinsi NTT bersama Pemprov NTT beserta pemda di seluruh wilayah NTT serta Dandrem dan Dandim dari wilayah NTT.
Rakor PAT di pimpin oleh Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Tata Kelola dan Pengembangan Lahan Pertanian, Sukriansyah S. Latief dan Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan sekaligus PJ Satgas Pangan Provinsi NTT yang memberikan laporan pompanisasi yang telah di laksanakan di Provinsi NTT.
Tujuan rakor PAT juga untuk mengevaluasi kegiatan PAT Pompanisasi dan Padi Gogo di NTT, serta bersama mengevaluasi kendala yang terdapat di lapangan dan memecahkan masalah agar dapat meningkatkan kembali realisasi target PAT Provinsi NTT. Setiap LO di harapka dapat melakukan pengawalan dan pelaporan pelaksanaan setiap kegiatan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan dalam berbagai kesempatan, jika ancaman krisis pangan harus diantisipasi dengan cepat terutama dampak el nino.
“Jika tidak ada langkah cepat dan strategis, maka akan berakibat fatal pada seluruh sektor. Untuk itu seluruh insan pertanian harus bergerak cepat, agar krisis pangan tersebut dapat dicegah secepat mungkin,” ucap Amran.
Amran juga menambahkan pentingnya pemenuhan pangan bagi 280 juta penduduk Indonesia melalui langkah strategis yang mencakup PAT dengan optimasi lahan, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo. Amran meminta seluruh jajaran, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk turun langsung ke lapangan.
"Sekali lagi teman-teman singsingkan lengan kita, saatnya kita siaga penuh karena di depan ada di titik yang sangat kritis. Aku minta tolong tidak ada tanggal merah bagi jajaran Kementan," ujar Amran.
Di kesempatan yang berbeda, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa PAT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang kedepannya akan semakin meningkat.
“PAT bisa difokuskan karena kebutuhan kedepan akan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pangan yang tersedia,” ucap Santi.
Sukriasnyah pada arahannya di Rakor dan Evaluasi PAT mengatakan saat ini kita dihadapkan dengan kondisi dunia yang tidak biasa-biasa saja, krisis pangan mengancam seluruh negara tidak terkecuali Indonesia.
“Kita menghadapi kondisi dunia bahkan krisis pangan, ada beberapa negara yang sudah krisis pangan dan tidak melakukan ekspor ke Indonesia. Kita mengambil solusi cepat terhadap perubahan iklim yang terjadi, solusi cepat salah satunya dengan program PAT dan Pompanisasi”
Sukriansyah juga mengatakan NTT sendiri memiliki kondisi yang cukup signifikan, dimana memiliki iklim dan kondisi lahan yang secara geografis berbeda serta daerahnya yang berpulau-pulau bukanlah hal yang mudah. Kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak dan dukungan dari pemerintah provinsi demi mewujudkan swasembada pangan.
Kepala BBPP Kupang, Indra Zakariya Rayusman mengatakan 65 Tahun yang lalu Bung Karno pernah mengatakan pangan ini hidup mati sebuah bangsa. Sama seperti yang disampaikan oleh perwakilan Danrem juga mengatakan saat ini kita mengalami pertempuran berkejaran dengan waktu.
“Secara iklim NTT punya tantangan namun pasti ada peluang. Bekerja secara kolosal tentu membutuhkan kesungguhan. Kita identifikasi laha-lahan untuk dapat tingkatkan produktivitas. Bagaimana strategi kita ke depan daerah yg nilainya masih merah dapat berubah menjadi kuning dan yang kuning bisa berubah menjadi hijau” kata Indra
Rakor di laksanakan di Aula Utama BBPP Kupang dan dilaksanakan secara Hybrid juga dihadiri juga oleh berbagai pejabat dan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, perwakilan TNI serta perwakilan satgas pangan Provinsi NTT yang memaparkan evaluasi capaian perkembangan pelaksanaan PAT serta kendala yang dihadapi selama di lapangan.
Diharapkan dengan adanya koordinasi dan kolaborasi ini, Perluasan Areal Tanam melalui pompanisasi dapat terwujud dalam rangka mendorong ketahanan pangan nasional demi mewujudkan swasembada pangan.