By : Galih Fajar Antasari, S.Tr.Pt., M.Sc.

Agenda ketahanan pangan nasional telah menjadi imperatif strategis, didorong oleh dinamika internal seperti pertumbuhan populasi dan penyusutan lahan produktif, serta faktor eksternal berupa ketidakpastian iklim dan geopolitik global. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah mencanangkan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam kerangka visi kemandirian pangan, energi, dan air, Kementerian Pertanian menginisiasi serangkaian program terintegrasi yang berfokus pada peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) melalui berbagai strategi. Program ini ditopang oleh pilar-pilar utama seperti intensifikasi lahan melalui Optimalisasi Lahan (Oplah), ekstensifikasi melalui Cetak Sawah Rakyat (CSR), dan pemanfaatan potensi padi lahan kering (padi gogo). Sebagai motor penggerak di lapangan, diinisiasi pula program Brigade Pangan, sebuah instrumen akselerasi utama yang diposisikan sebagai model modernisasi pertanian yang berfokus pada regenerasi petani dan optimalisasi lahan.

Untuk memahami signifikansinya, penting untuk mengurai arsitektur program ini secara mendalam. Program swasembada pangan di NTT memiliki beberapa target penting dan terencana untuk tahun 2025, berpusat pada penambahan luas tanam padi pada lahan baku sawah sebesar 176.693 Ha. Untuk mencapai target ambisius ini, Kementerian Pertanian meluncurkan dua program utama: Optimalisasi Lahan (Oplah) Non-Rawa dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). Program Oplah bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) pada lahan yang sudah ada, dari yang semula hanya satu kali panen setahun (IP 100) menjadi dua atau bahkan tiga kali panen (IP 200 atau IP 300), dengan target di NTT seluas 28.723 ha yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Sementara itu, program CSR berfokus pada pembukaan lahan sawah baru dengan target 13.810 ha di 14 kabupaten. Menyadari tantangan utama di NTT adalah ketersediaan air, terutama selama musim kemarau yang bisa berlangsung 8 hingga 9 bulan, program ini secara strategis mengintegrasikan solusi pengelolaan air melalui pembangunan 270 unit irigasi perpipaan dan 219 unit irigasi perpompaan pada tahun 2024 untuk memastikan pasokan air yang cukup. Kemajuan program ini sangat menggembirakan: hingga 12 Agustus 2025, lahan Oplah seluas 16.422 ha telah menyelesaikan tahap Detail Engineering Design (DED), sementara progres 5.200 ha lahan CSR yang terkontrak untuk tahap Survey, Investigation, and Design (SID) juga berjalan baik.

Inovasi kelembagaan yang paling menonjol adalah Brigade Pangan sebagai motor penggerak untuk mengeksekusi program masif ini, yang secara resmi didefinisikan sebagai kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari usaha tani perorangan menuju entitas agribisnis kolektif yang terstruktur dan berorientasi bisnis. Setiap unit brigade terdiri dari 15 anggota, dengan prioritas pada petani milenial (usia 19-39 tahun) atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Strukturnya menyerupai korporasi skala kecil, dipimpin oleh seorang Manajer dan didukung oleh divisi-divisi teknis seperti Divisi Produksi, Divisi Alsintan, Divisi Pascapanen dan Pemasaran, serta Divisi Keuangan dan Umum. Brigade Pangan diberi mandat untuk mengelola lahan pertanian seluas 150-200 hektare per unit, utamanya pada lahan program OPLAH dan CSR. Target kinerja yang diharapkan adalah mencapai peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 1 menjadi IP 2 atau 3 , dengan produktivitas rata-rata 5 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektar. Viabilitas ekonomi brigade ditopang oleh dua aliran pendapatan utama. Pertama, melalui skema kemitraan bagi hasil dengan profit sharing 70% untuk brigade dan 30% untuk petani pemilik lahan, di mana brigade menanggung seluruh biaya produksi dan mengelola operasional secara profesional. Kedua, melalui penyediaan jasa Alsintan kepada petani di sekitarnya, yang menjadi sumber pendapatan vital untuk menutupi biaya operasional dan perawatan mesin. Tujuannya adalah mencapai kemandirian finansial setelah fasilitasi bantuan awal dari pemerintah, dengan target pendapatan anggota mencapai Rp10.000.000 per bulan.

Implementasi Brigade Pangan di lapangan secara alami menghadirkan dinamika yang menjadi ruang untuk penyesuaian sekaligus akselerasi. Salah satu ciri khas pertanian di NTT adalah lahan potensial yang cenderung tersebar (spot-spot), sehingga membutuhkan konsolidasi hingga 150–200 hektare per brigade. Proses ini justru menjadi peluang untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani. Semua tahapan program, mulai dari persiapan, pembentukan hingga pendampingan memerlukan sosialisasi dan pengawalan intensif yang dilakukan secara efektif dan efisien. Target tanam di lahan Oplah sebelum pertengahan September 2025 diharapkan mampu menjadi pemicu semangat untuk membangun kolaborasi yang lebih erat di berbagai lini.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menjawab dinamika tersebut. Mitigasi risiko dan optimalisasi program Brigade Pangan sangat ditopang oleh peningkatan kualitas modal manusia dan kelembagaan di tingkat akar rumput. Pendekatan yang adaptif dapat dilakukan melalui pelatihan singkat serta pendampingan intensif dengan solusi praktis. Fokus awal diletakkan pada penguatan kepemimpinan manajerial dan keterampilan teknis. Modul-modul pelatihan ringkas (micro-learning) akan jauh lebih efektif, khususnya yang berbasis studi kasus nyata di NTT, misalnya materi literasi keuangan.

Selain keterampilan teknis, kelompok brigade perlu diperkaya dengan wawasan tentang ketahanan kelembagaan dan diversifikasi pasar. Workshop praktis dapat membantu manajer brigade dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang adil sekaligus sah secara hukum. Penguatan motivasi usaha juga bisa dilakukan dengan mendorong brigade mengeksplorasi pasar alternatif di sekitar, seperti hotel, restoran, maupun pasar lokal sebuah langkah cerdas untuk memperkuat ketahanan bisnis brigade. Sejalan dengan itu, tata kelola internal yang sehat juga krusial. Melalui pelatihan tentang transparansi keuangan dan pembagian kerja yang jelas, kelembagaan brigade akan semakin kokoh dan siap menghadapi dinamika eksternal. Upaya menuju kemandirian finansial juga menjadi prioritas penting. Hal ini dapat dicapai melalui literasi keuangan yang lebih baik, misalnya pelatihan sederhana dan aplikatif mengenai pencatatan kas, perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP), dan penyusunan proyeksi laba–rugi untuk memperkuat posisi bankable. Penyelenggaraan semacam "klinik" penyusunan proposal KUR, di mana widyaiswara dan penyuluh dapat membantu meninjau proposal bisnis dan meningkatkan peluang persetujuan kredit. Pelatihan juga perlu menekankan pentingnya jasa penyewaan Alsintan sebagai “mesin uang” yang berkesinambungan, dengan materi teknis seperti perhitungan harga sewa yang kompetitif dan perencanaan jadwal operasional yang efisien.

Pada akhirnya, Brigade Pangan merupakan bagian integral dari strategi besar swasembada pangan sekaligus terobosan penting menuju transformasi pertanian modern dan regenerasi petani. Potensi besarnya tidak hanya terletak pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada penguatan kemandirian dan kesejahteraan petani milenial. Dinamika yang dihadapi di lapangan diyakini dapat diatasi secara berkelanjutan melalui komitmen pelatihan bertahap, baik daring maupun luring. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh investasi pada sumber daya manusia, karena bantuan Alsintan adalah “perangkat keras”, sedangkan keterampilan, kompetensi, dan kewirausahaan petani adalah “perangkat lunak” yang menjadikan semuanya optimal. Di sinilah peran penyuluhan pertanian menjadi sangat vital sebagai jembatan edukasi yang adaptif, praktis, dan berkelanjutan untuk membekali Brigade Pangan di NTT agar tidak hanya memenuhi target produksi, tetapi juga berkembang menjadi entitas agribisnis yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.