Sumber: Pos Kupang.com
Kementerian Pertanian telah meluncurkan program komando strategis pembangunan pertanian?di tingkat kecamatan (Kostra Tani). Keberadaan program ini sendiri bertujuan untuk menghidupkan kembali dan menguatkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan sehingga Kementerian pertanian bisa memiliki basis satu data yang benar-benar akurat.?
Selama ini. diakui Kepala BBPP?Kupang. drh Bambang Haryanto. MM masih terjadi perbedaan data antara kementerian?pertanian dengan lembaga pemerintah lainnya terkait data?pertanian.
Oleh sebab itu. dengan adanya program Kostra tani ini. Kementerian Pertanian bisa memiliki satu data tunggal yang sumbernya langsung dari petani.
" Nantinya ada tenaga operator di tingkat BPP kecamatan yang bertugas meng-upload data pertanian yang di tingkat kecamatan langsung ke server kementerian pertanian. Data ini tentunya akan sangat akurat karena langsung dari tingkat bawah." jelas Bambang kepada pos kupang.com. Sabtu (16/11/2019) pagi di taman bu'at.
Ujung tombak program ini sendiri lanjut Bambang. adalah koordinator PPL. Babinsa. Babinkamtibmas dan operator IT. Di tingkat pusat sendiri sudah dijalin kerjasama antara Kementerian Pertanian. Polri dan TNI untuk menyukseskan program Kostra tani. Saat ini. program ini sudah mulai disosialisasikan.
Ditargetkan. Tahun 2020 mendatang. program Kostra tani sudah berjalan di seluruh BPP kecamatan di seluruh NTT.
" Dalam program Kostra tani ini yang akan kita latih adalah PPL.Babinsa. Babinkamtibmas dan tenaga operator. Selanjutnya ilmu yang didapat akan dibagikan kepada para petani." jelasnya.
Ketika ditanya terkait dampak positif untuk para petani dari program Kostra tani. Bambang mengatakan. dengan adanya data yang akurat yang dihimpun dari tingkat bawa. akan menghasilkan kebijakan pemerintah yang pro petani.
Kebijakan tersebut dipastikan akan bisa menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan yang dialami para petani. " Inikan datanya dari petani langsung di upload ke server kementerian pertanian?sehingga persoalan dan kebutuhan petani dibawah diketahui Pemerintah pusat. Tentu arah kebijakannya akan sesuai kebutuhan petani di lapangan." pungkasnya.