By : Sukmawati Ukkas

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui transparansi informasi. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, manajerial, hingga staf, bertempat di Aula Utama BBPP Kupang, Senin (23/02/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah konkret BBPP Kupang dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya, sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam sambutannya, Kepala BBPP Kupang, Roby Darmawan, menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan budaya kerja yang harus mendarah daging di setiap lini organisasi.
"Penandatanganan ini bukan hanya simbol di atas kertas. Saya instruksikan kepada seluruh manajerial dan staf agar setiap data pelatihan dan layanan peternakan dapat diakses oleh publik secara cepat, akurat, dan mudah. Transparansi adalah kunci untuk meraih kepercayaan masyarakat dan petani kita," ujar Roby di hadapan seluruh pegawai.
Sebelumnya Keterbukaan informasi di lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) mendapat perhatian serius dari tingkat pusat. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyatakan bahwa transformasi pertanian modern mustahil terwujud tanpa aliran informasi yang sehat.
"SDM pertanian yang unggul lahir dari ekosistem informasi yang transparan. Kita harus memastikan bahwa inovasi teknologi dan program-program strategis tersampaikan hingga ke pelosok. Keterbukaan informasi publik adalah fondasi bagi akuntabilitas kinerja kita di BPPSDMP," tegas Idha.
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya efisiensi birokrasi melalui digitalisasi dan keterbukaan data.
"Pertanian kita harus bertransformasi menjadi sektor yang modern dan bersih. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam pelayanan kepada rakyat. Dengan keterbukaan informasi, kita mempercepat akselerasi swasembada pangan karena petani mendapatkan akses pengetahuan dan bantuan secara adil dan transparan," ungkap Amran.